header image
 
 

Peternakan memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pencapaian ketahanan pangan nasional. Kegiatan Pembangunan subsektor peternakan mempunyai arti penting dalam menggerakan perekonomian masyarakat terutama di pedesaan, penyerapan lapangan pekerjaan, menyediakan pangan hewani untuk meningkatkan gizi masyarakat maupun untuk kebutuhan bahan baku industri.

Berkaitan dengan hal tersebut maka keberlangsungan usaha ternak harus dijamin salah satunya melalui program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) yang diadakan oleh Dinas Pertanian sektor Peternakan Kota Probolinggo bertempat di Kelurahan Kedungasem Kec Wonoasih. Tujuan dari kegiatan AUTS adalah mengalihkan resiko keraguan usaha akibat sapi mengalami kematian dan atau kehilangan kepada pihak lain melalui skema pertanggungan asuransi. Selain itu juga melindungi peternak sapi dari kerugian usaha akibat kematian dan atau kehilangan supaya peternak dapat melanjutkan usahanya. Lebih dijelaskan kriterian peserta adalah peternak skala usaha kecil yang mempunyai sapi betina minimal berumur satu tahun. Pertanggungan AUTS adalah untuk kematian sapi karena penyakit, kecelakaan, melahirkan dan sapi hilang karena dicuri.

 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama berbagai pihak menyelenggarakan Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Kelurahan Kedungasem Kec. Wonoasih pada hari Senin (27/11/2017). Ir. Gogol M.Si selaku Kepala BPBD Kota Probolinggo mengadakan sosialisasi dengan tujuan untuk membudayakan latihan secara terpadu, terencana dan berkesinambungan guna meningkatkan kesadaran, kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat menuju Indonesia Tangguh Bencana. Sosialisasi penanggulangan bencana ini turut mengundang perangkat desa (Lurah), RT/RW, tokoh masyarakat serta Tim Reaksi Cepat (TRC) serta warga sekitar Kedungasem.

Bapak M. Choirul Huda,S.Sos selaku Lurah Kedungasem menyampaikan wilayah Kedungasem memiliki sungai besar berlokasi di RW 01 Blok Bungur berpotensi terjadi bencana alam seperti tanah longsor dan banjir, untuk itu melalui dinas terkait pemerintah berupaya memberikan sosialisasi agar dalam suatu musibah seperti bencana banjir, masyarakat pun mengetahui bagaimana cara untuk mengantisipasi berbagai bencana yang bersifat mengancam kehidupan. Oleh karena itu melalui sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat dalam menghadapi bencana dan mengurangi dampak atau resiko yang ditimbulkan oleh bencana alam geologi, demikian juga masyarakat dapat mengerti bagaimana memelihara lingkungan serta mencegah kerusakan lingkungan yang mengakibatkan bencana. Kegiatan ini merupakan penyebarluasan informasi bencana alam dan dilaksanakan dalam wujud kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk menggesek ATM yang bekerjasama dengan Bank BNI 46. Bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu. Pelaksanaan kegiatan ini diadakan setiap tahap 3bln sekali (triwulan) bertempat di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih dengan jumlah sebanyak 202 KPM.

Sebagai Negara yang berdasarkan Hukum, segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk didalamnya penyelenggaraan pemerintahan desa harus berdasarkan hukum. Sosialisasi ini diadakan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo pada Kamis, 12 Oktober 2017 bertempat di kelurahan Kedungasem Kec. Wonoasih menerangkan bahwa Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015, diisyaratkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Desa dan masyarakat. Desa dapat menetapkan kebijakan yang dirumuskan antara lain dalam Peraturan Desa. Namun yang mesti diingat bahwa kebijakan desa dimaksud tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi ataupun kepentingan umum. Peserta daripada sosialisasi ini adalah warga sekitar RT/RW, tokoh masyarakat, pemuka agama serta LPM dan BKM Kelurahan Kedungasem Kec. Wonoasih Kota Probolinggo.

Menurut Ibu Titik Widiyawati, SH M.Hum Selaku Kabag Hukum, ada 4 peran penting peraturan desa dalam mendukung pembangunan hukum daerah yakni, peraturan desa sebagai penjabaran dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan desa menjadi sarana transformasi kebijakan pemerintah desa dalam rangka otonomi desa dan menjadi ciri masing-masing desa. Peraturan desa juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk berperan dan menyalurkan aspirasi dalam pembuatan kebijakan di desa serta peraturan desa sebagai dasar perubahan sosial maupun ekonomi di desa sehingga memberi dampak yang bermanfaat bagi masyarakat dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu produk pelayanan Kelurahan Kedungasem adalah pelayanan pembuatan surat keterangan ahli waris. Standart Pelayanan Operasional (SOP) Kelurahan Kedungasem terdapat pada masing-masing kasi yakni, Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat dimana memiliki tupoksi disetiap bidang.

Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris merupakan tupoksi daripada Kasi Pelayanan warga diminta membuat pernyataan yg jelas dari ahli waris  apabila telah ditinggalkan harta benda/peninggalan orang tua/saudaranya dan harus merupakan warga asli Kelurahan Kedungasem dengan menyertakan Surat Keterangan RT/RW, Bukti Kepemilikan tanah/rumah dan surat kematian, Buku nikah dan KTP Pemohon/ahli waris.

 

PKH merupakan singkatan dari Program Keluarga Harapan, yaitu program perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, dan/atau memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan/atau memiliki anak usia SD dan/atau SMP dan/atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Peserta PKH akan menerima bantuan apabila menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran tertentu, memeriksakan kesehatan dan/atau memperhatikan kecukupan gizi dan pola hidup sehat anak dan ibu hamil. Program semacam ini  secara internasional dikenal sebagai Program Conditional Cash Transfers atau Program Bantuan Tunai Bersyarat. Penyaluran Bantuan PKH ( Program Keluarga Harapan) Kelurahan Kedungasem bagian Bulan April- Agustus 2017 sebanyak 432 PKM.

Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs).

Pertemuan rutin warga RT 01 RW 11 di kediaman Bapak Slamet dihadiri oleh perangkat kelurahan dan warga sekitar guna membahas masalah yang ada . Pertemuan ini bertujuan untuk menyebarkan aura kebersamaan sehingga keamanan yang kondusif lingkungan dapat tercipta dengan baik, di sarankan juga untuk ibu-ibu kader PKK untuk turut aktif dalam kegiatan baik di Pustu (puskesmas pembantu) maupun pertemuan di kelurahan Kedungasem.

Fungsi pertemuan RT, RW, Dawis, PKK, atau posyandu sangat efektif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Dari persoalan sederhana seperti keamanan warga sampai keamanan negara seperti mengantisipasi bahaya terorisme dan radikalisme dapat terurai dari pertemuan tersebut.

Pertemuan RT, Dawis, PKK, Posyandu, dan turunannya juga merupakan sarana yang efektif untuk mengasah kepekaan warga terhadap diri dan lingkungan. Organisasi RT, PKK, atau Dawis dilengkapi bidang-bidang kepengurusan . Misalnya saja ada seksi keamanan, keolahragaan, kerohanian, sosial, humas, pembangunan, dan lain sebagainya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana bertempat di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih mengadakan kegiatan Sosialisasi Pencegahan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Sosialisasi ini turut mengundang warga sekitar baik RT/RW maupun Kader PKK dan disambut baik oleh kelurahan dan berharap para kader PKK baik RT/RW dapat membantu mensosialisasikan UU dimaksud kepada unit masyarakat yang terkecil yaitu kelompok dasa wisma. Sehingga nantinya masyarakat dapat mengantisipasi dan mengetahui jalan menyelamatkan diri dari atau membantu sesamanya, jika terjadi kejadian kekerasan dilingkungannya.

Ibu Lucy sekaligus selaku penggagas kegiatan ini mengatakan, tujuan dari Sosialisasi adalah untuk menyebarluaskan materi UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan UU Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT kepada seluruh jajaran dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai ke tingkat kecamatan dan kelurahan. Dengan demikian para peserta dapat memahami penghapusan KDRT, perlindungan anak, konvensi anak perdagangan perempuan dan anak.

Bulan Agustus merupakan bulan kemerdekaan bagi warga negara Indonesia dimana banyaknya kegiatan yang diadakan seperti lomba 17an dan pentas seni. Antusias warga Kedungasem dalam menyambut kemerdekaan RI ke 72tahun tertuang dalam foto kegiatan sebagai berikut.

Gebyar Seni RW 11 Kelurahan Kedungasem



Gebyar Seni warga RW 08 Kelurahan Kedungasem serta pembagian hadiah peserta lomba 17an yang di ikuti oleh anak-anak usia sekolah.

Pemerintah Kota Probolinggo menggelar sosialisasi Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Kependudukan Kelurahan Se-Kecamatan Wonoasih Tahun 2017 guna pelaksanaan pencocokan data penduduk di wilayah Kota Probolinggo. Sosialisasi yang digelar Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini sangat penting dalam memantapkan dan meningkatkan kualitas serta kuantitas penerbitan dokumen kependudukan,” kata Bapak Tartib Gunawan M.Si selaku Kepala Dipenduk Capil KOta Probolinggo. Acara ini diselengarakan pada hari Rabu, 23 Agustus 2017 bertempat di Pendopo Kelurahan Kedungasem dengan turut mengundang 46 Ketua RT/RW, tokoh masyarakat dan staf kelurahan.
Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah adanya kebenaran jumlah penduduk antara pusat dan Dispenduk Capil dikarenakan masih adanya perbedaan atau selisih jumlah penduduk dan berharap melalui sosialisasi tersebut, pelaksanaan pencocokan dan penelitian data kependudukan setiap keluarga pada 2017 di Kelurahan Kedungasem dapat terlaksana dengan benar, lancar dan tertib.